Kalau kita
percaya pada Brad Sampson, Jeffrey Winters, dan John Pilger, dan kita
perhatikan serta ikuti terus sikap satu kelompok tertentu, kiranya
jelas bahwa kelompok pakar ekonomi yang dijuluki "the Berkeley Mafia"
adalah kelompok kroni dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Lahirnya
kelompok tersebut telah dikemukakan dalam studi Brad Sampson yang tadi
saya kutip. Pengamatan saya sendiri juga membenarkan bahwa kelompok itu
menempatkan dan memfungsikan diri sebagai kroni kekuatan asing.
Yang paling akhir menjadi kontroversi adalah sikap beberapa menteri
dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhadap uluran tangan spontan dari
beberapa kepala pemerintahan beberapa negara Eropa penting berkenaan
dengan bencana tsunami. Baru kemarin media massa penuh dengan komentar
minor mengapa tim ekonomi pemerintah utang lagi dalam jumlah besar
sehingga jumlah stok utang luar negeri keseluruhannya bertambah? Ini
sangat bertentangan dengan yang dikatakan selama kampanye presiden dan
juga dikatakan oleh para menteri ekonomi sendiri bahwa stok utang akan
dikurangi. Berdasar pengalaman, saya yakin bahwa kartel IMF yang
memaksa kita berutang dalam jumlah besar supaya dapat membayar utang
yang jatuh tempo.
Buat mereka, yang terpenting memperoleh pendapatan bunga dan mengendalikan Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri yang sulit dibayar kembali.
Berkeley Mafia adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka mempunyai
atau menciptakan keturunan-keturunan. Para pendirinya memang sudah
sepuh, yaitu Prof widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim,
Soebroto, Moh. Sadli, J.B. Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat
banyak lagi. Yang sekarang dominant adalah Sri
Mulyani,
Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada
seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala
biro.
Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam cabinet tanpa
peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan
kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil
Salim sudah anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah
sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat sebagai
ketua Bappenas dan bermarkas di sana.
Setelah
itu, presiden berganti beberapa kali. Yang "kecolongan" tidak masuk ke
Dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu
mereka Mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur
membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah
Emil Salim dan sekretarisnya
Sri Mulyani.
Mereka
berhasil mempengaruhi atau "memaksa" Gus Dur bahwa mereka diperbolehkan
hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas lagi,
mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri
atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani.
Dipaksakan
bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri Keuangan
dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama
Sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka
membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah
kendali tim ekonomi yang ada. Padahal,
kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.
Yang mengejutkan adalah Presiden Megawati yang mengangkat Boediono
sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian.
Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan
Berkeley Mafia, walaupun dia bukan anggotanya.
Ada
penjelasan tersendiri tentang hal ini. Presiden SBY sudah mengetahui
Temuanya. Toh tidak dapat menolak dimasukkannya ke dalam kabinet
tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Sri Mulyani, Jusuf Anwar, dan Mari
Pangestu, seperti yang telah
disinaylir oleh beberapa media massa. (Bagian akhir-Habis)
